RUSAKNYA RUMUSAN UPAH MINIMUM DALAM PPP 78 tahun 2015 - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

RUSAKNYA RUMUSAN UPAH MINIMUM DALAM PPP 78 tahun 2015

RUSAKNYA RUMUSAN UPAH MINIMUM DALAM PPP 78 tahun 2015
RUSAKNYA RUMUSAN UPAH MINIMUM DALAM PP 78 ADALAH AKIBAT TIDAK JELASNYA NORMA DALAM PASAL 88 AYAT (4) UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

UU RI No.13/2003 tentang ketenagakerjaan salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja, diantaranya upah serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pemerintah dalam ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) UU 13/2003,mengatur mekanisme pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Penetapan besaran upah minimum dilakukan pemerintah melalui Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 yang terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi ( UMP ) atau kabupaten/kota ( UMK ) , dan upah minimum sektor pada wilayah provinsi ( UMSP) atau kabupaten/kota ( UMSK). Gubernur dalam menetapan besaran upah minimum yang menjadi dasar seluruh perhitungan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b, hingga huruf k UU 13/2003, di dasarkan pada Kebutuhan hidup layak ( KHL ) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekononomi sebagaimana bunyi Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Kemudian Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kehidupan layak, sebagai pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (4) UU 13/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011,paragraph [3.14.2] akhir, bahwa Penetapan besaran upah minimum yang hanya di dasarkan pada nilai KHL tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan KHL perlu memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsur penting untuk terpenuhinya upah minimum. Ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, berbunyi : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang diwakili oleh R Rianto Simbolon sebagai Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pernah menafsirkan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29, dinyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan besaran Upah minimum dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai KHL.

Keterangan Pemerintah tersebut, akibat dari tidak adanya penafsiran yang jelas, sepanjang frasa “ dan dengan memperhatikan” setelah anak kalimat “ kebutuhan hidup layak”, yang dilanjutkan dengan kata rincian “ produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga , makna norma yang terkandung dalam Pasal a quo,dapat dianggap kurang memberikan kepastian bagi pekerja untuk mendapatlkan imbalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak diri dan keluarganya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Juga patut di yakini , bahwa selama kurun waktu 12 (dua belas ) tahun terakhir terhitung sejak UU 13/2003 di undangkan, rumusan perhitungan penetapan besaran upah minimum yang di jadikan dasar hukum oleh Gubernur, adalah rumusan yang terkandung dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga UU a quo, nyatanya telah mengatur dan menetapkan rumusan perhitungan upah minimum yang telah diterapkan selama 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi Pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum, yaitu dengan memberlakukan ketentuan pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada 23 Oktober 2015. Pandangan tersebut, pernah diakui oleh Pemerintah yang tergambarkan dalam alinea kedua Penjelasan Umum PP 78/2015, yang kami kutip sebagai berikut : “...pemahaman system pengupahan serta pengaturannya sangat di perlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha”.

Fakta tersebut membuktikan, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, Pekerja dan/atau Serikat Pekerja, serta Pengusaha dan/atau Asosiasi Pengusaha. Dalam lampiran II.C angka 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan, mengatur penggunaan kata “ dan “ yang dimaksudkan sebagai unsur atau rincian kumulatif. Ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, sepanjang rasa “ dan dengan memperhatikan “setelah anak kalimat “ kebutuhan hidup layak”, yang dilanjutkan dengan kata rincian “ produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” tidak hanya sebatas pelengkap sebuah norma Undang-Undang. Tetapi harus diberi pemaknaan yang jelas dan terang benderang, apakah norma yang terkandung di dalamnya dapat dimaknai sebagai:

• Unsur atau rincian kumulatif, yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL, ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;atau
• Nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum, termasuk pula di
dalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.


Ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003,mengakibatkan Pemerintah yang diwakili Gubernur dalam menetapkan upah minimum, tidak wajib menggunakan KHL yang berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang, serta belum tentu pula memperhatikan akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran upah minimum telah melalui hasil rapat dan di rekomendasikan oleh Dewan Pengupahan provinsi dan/atau Bupati/Walikota yang didasarkan pada hasil survei nilai KHL.

Keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ( stakeholder), meliputi unsur pengusaha,unsur pekerja, unsur pemerintah ,unsur perguruan tinggi dan pakar telah mencerminkan keputusan yang diambil ( berupa usulan besaran upah minimum ) telah mempertimbangkan berbagai kepentingan ( pertimbangan hukum dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011,paragraph 3.14 akhir ), dan merupakan prasyarat yang meskipun tidak bersifat wajib ,namun haruslah dianggap sebagai usulan penetapan besaran upah minimum yang akan di tetapkan oleh Gubernur, yang harus dilibatkan dalam penentuan upah minimum sebagaimana di perintahkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003.

Sehingga, segala proses penetapan upah minimum yang tidak melibatkan unsur dewan pengupahan, haruslah dianggap sebagai sebuah proses penetapan upah minimum yang cacat hukum. Berkaitan dengan Ketidakjelasan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, kami Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa bersama dengan “Aliansi Buruh Tanpa Nama (ABUTAMA )” secara bersama-sama sedang mengajukan Pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan Nomor 8/PUU-XIV/2016 dan masih menunggu persidangan lanjutan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memperjelas tafsir terkait pasal a quo , sehingga Hak Konstitusional kami sebagai warga negara bisa terwujud dan tidak di abaikan. Akhir kata marilah kita terus belajar dan berjuang demi tercapainya kehidupan yang layak.

TEGAKKAN KONSTITUSI, GAGALKAN DOMINASI KAPITALIS

Agus Humaedi Abdilah
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa ( FSPS )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.