Penetapan UMSK Cacat Hukum, DEPEKAB Karawang Digugat - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Penetapan UMSK Cacat Hukum, DEPEKAB Karawang Digugat

-->
Penetapan UMSK Cacat Hukum, DEPEKAB Karawang Digugat
Karawang, 27 Februari 2018 - Empat orang pekerja dari PT. Taiho Nusantara, PT Wonti indonesa. PT. ISK Indonesia dan PT. Mega Karya Perkasa, menganggap Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Karawang telah melewati batas kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Wewenang Depekab hanya menetapkan seklor unggulan dan menyampaikannya ke asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan, sebagai dasar bagl kedua belah pihak untuk merundingkan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang„ sesual dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum,
Sedangkan faktanya, Depekab mengakui jika Kabupaten Karawang hanya ada 1 (satu) asos[asi pengusaha sektor, yaitu Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (Perpeka). Seharusnya, Depekab melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai homogenitas perusahaan; jumlah perusahaan: jumlah tenaga kerja; devisa yang dihasilkan; nilai tambah yang dihasilkan; kemampuan perusahaan; asosiasi perusahaan.; dan serikat pekerjalserikat buruh terkalk.
Asep Sulaeman, Adang Hidayat, Dedi Supriadi dan Bayu Nugraha menyesali tindakan Depekab dalam rnembuat mekanisme perundingan besaran UMSK Karawang, yang apabila belum ada asosiasi pengusaha sektor maka perundingannya dapat diwakilkan oleh Asoslasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang daniatau Pemerintah Kabupaten Karawang,
Dalam notulen Rapat Depekab tanggal 14 Februari 2018, yang ditanda-tangani Ketua depekab yang juga sekaligus Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Suroto, dinyatakan. "Bagi: Perusahaan yang tidak ada ASOSIASI Pengusaha Sektor di Kabupaten Karawang maka perundingan upah sektor diwakili oleh Asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang'
Kemudian pada tanggal 20 FebruarI 2018, Depekab kembali menegaskan, bahwa dalam hal tidak ada perwakilan tim perunding dalam sektor yang telah ditentukan dari Apindo atau yang diberi mandate maka Pemerintah dapat menentukan nilai upah pada sector yang bersangkutan.
Terhadap hasil Rapat Depekab tersebut, Dewan Pengurus APINDO Karawang telah mengingatkan Depekab untuk melakukan verifikasi dan rnenetapkan tim perunding yang dlantaranya terdiri dari serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Karena apabila hal tersebut dilanggar maka hasil perundingan besaran UMSK Karawang Tahun 2018 berpotersi cacat hukum.
Atas perbuatan tersebut, keempat pekerja tidak bisa ikut serta dalam perundingan UMSK oleh karena itu Depekab telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang, dengan mewajibkan perundingan besaran UMSK Karawang oleh para pihak yang mempunyal kedudukan hukum(legalstanding).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.