Mahkamah Konstitusi gelar sidang pendahuluan uji UU Pemilu - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Mahkamah Konstitusi gelar sidang pendahuluan uji UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang pendahuluan uji UU Pemilu
Foto : Para penggugat UU Pemilu Berserta Kuasa Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang Undang Pemilu yang diajukan oleh Ketua Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak) Abda Khair Mufti dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Agus Humaedi Abdillah beserta pemohon perseorangan yaitu Muhamad Hafidz. Gugatan ini diajukan karena ingin adanya penafsiran yang jelas atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi: memberikan syarat bagi capres dan cawpres, yaitu: belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Sementara pasal 227 huruf i UU Pemilu berbunyi: surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Mereka meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menafsirkan kata sambung "dan" diantara kalimat presiden dan wakil presiden, karena presiden dan wakil presiden adalah satu paket dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.


Persidangan dipimpin oleh Hakim MK Wahiduddin Adams, didampingi oleh I Dewa Gede Palguna dan Saldi Isra.
Dorel mengatakan gugatan ini juga dimaksud karena tidak dapatnya Wakil Presiden Jusuf Kalla maju kembali dalam Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan adanya aturan pembatasan masa jabatan dalam pasal 169 huruf N dan Pasal 227 huruf I dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pemohon menyadari meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi harapan para pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf N dan 227 huruf i UU Pemilu,” kata Dorel.
Sementara itu Kuasa Hukum Kemala Dewi menjelaskan pasal 169 huruf N dan 227 I UU Pemilu harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan pasal 7 UUD 1945. Menurutnya dalam pasal 7 UUD 1945 menyatakan pemegang jabatan dapat dipilih lagi untuk satu kali jika presiden dan wakil presiden pernah menjabat secara bersamaaan, namun dalam UU Pemilu dinyatakan dapat dipilih kembali jika presiden atau wakil presiden tersebut menjabat dalam periode yang sama.
“Frasa ‘presiden atau wakil presiden’ padal pasal 169 huruf N dan 227 I UU Pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan pasal 7 UUD 1945 karena kata dan dalam frasa presiden dan wakil presiden dalam pasal 7 UUD 1945 memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kedua-duanya pernah menjadi presiden dan wakil presiden dalam periode yang sama,” kata Kemala.
“Berbeda dengan rumusan norma, pada pasal 169 hufur N dan 227 huruf I UU Pemilu yang menggunakan kata atau sepanjang frasa ‘presiden atau wakil presiden’ yang memberikan makna bahwa syarat yang memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yang salah satunya pernah menjadi presiden atau wakil presiden dalam periode yang sama atau berbeda,” sambungnya.
Ia mengatakan perbedaan ini dapat membuat keragu-raguan dan ketidak pastian hukum. Menurutnya pembatasan masa jabatan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menempati masa jabatan yang sama selama berturut-turut.
“Maka guna meniadakan keragu-ragugan untuk memberikan mepastian hukum atas jabatan presiden dan wakil presiden menjadi relevan apabila pembatasnya masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam frasa selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dalam pasal 169 dan pasal 227 UU Pemilu sepanjang dimaknai tidak berturut-turut,” kata Kemala.
Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Serta menyatakan pasal 169 Huruf N dan 227 Huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Berdasarkan uraian tersebut di atas para pemohon, memohon majelis hakim komnstitusi berkenan memutus perkara dengan amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan frasa presiden atau wakil presiden dalam pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I UU pemilu bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai presiden dan wakil presiden, sepanjang dimaknai tidak berturut-turut,” tuturnya.

Dalam akhir persidangan ketua majelis memberikan para pemohon waktu untuk melakukan perbaikan berkas selama 14 Hari terhitung sejak hari ini yaitu, sampai pada tanggal 28 Mei 2018.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.