Sidang Gugatan UU Pemilu Presiden dan Wakil presiden Untuk bisa lebih dari 2 periode - Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)

Sidang Gugatan UU Pemilu Presiden dan Wakil presiden Untuk bisa lebih dari 2 periode

Sidang Gugatan UU Pemilu Presiden dan Wakil presiden Untuk bisa lebih dari 2 periode
Jakarta, fsps.or.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pendahuluan untuk perkara uji Undang Undang No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XVI/2018.

Perkara nomor 36/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Pemohon: 
  1. Muhammad Hafidz; 
  2. Agus Humaedi Andilah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS);
  3. Abda Khair Mufti Ketua Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (PERAK)
Dengan Kuasa Pemohon: Dorel Almir, S.H., M.H.,dkk 

Dikutip dari halaman resmi Mahkamah Konstitusi sidang akan di laksanakan pada Hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 pukul 10.00wib untuk sidang pertama Yaitu Pemeriksaan Pendahuluan.

Para Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Adapun kedua pasal yang digugat itu berbunyi:

Pasal 169 huruf n UU Pemilu: Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- Pasal 227 huruf i UU Pemilu: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta supaya MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

"Menurut para pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, sepanjang frasa 'selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama', tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan serta mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena, apakah yang dimaksud dari dua kali masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama dapat dijabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," ungkapnya. 


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.